Perdana Menteri China Li Qiang menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan keamanan dalam pidatonya di pembukaan World AI Conference (WIAC) di Shanghai. Li memperingatkan bahwa tata kelola AI adalah topik mendesak di tengah pesatnya persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat. Pernyataan ini datang setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan strategi agresif untuk memperkuat dominasi AS di sektor AI dengan merampingkan regulasi dan hambatan birokrasi.
Meski persaingan antara China dan AS terus berlanjut, Li menekankan pentingnya pendekatan terbuka dan kolaboratif dalam pengembangan AI. Ia juga mengumumkan pembentukan badan kerja sama internasional yang dipimpin oleh China untuk memperkuat tata kelola global AI yang berbasis sumber terbuka. Li menegaskan bahwa prinsip keterbukaan, kerja sama, dan inovasi bersama harus mendorong pengembangan AI.
AI saat ini digunakan di berbagai sektor industri mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan nasional. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai kekhawatiran etis seperti penyebaran informasi palsu, ancaman terhadap lapangan kerja, dan hilangnya kontrol manusia terhadap teknologi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyoroti pentingnya tata kelola AI sebagai ujian utama kerja sama internasional di era modern.
Meskipun PBB dan lembaga global telah memperingatkan perlunya regulasi AI yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan, kesepakatan internasional yang mengikat masih sulit dicapai. China telah menginvestasikan secara besar-besaran dalam pengembangan AI, terutama dalam bidang pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan sistem pengambilan keputusan otomatis. Sementara AS juga semakin agresif dalam mempercepat penguasaan teknologi AI melalui kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi swasta.
