Pemko Padang Genjot Pembangunan delapan Pasar Satelit untuk Perekonomian
Pemerintah Kota Padang tengah gencar mempercepat pengembangan delapan pasar satelit yang tersebar di berbagai kecamatan. Langkah ini diambil guna memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menciptakan pusat perdagangan yang bersih, nyaman, serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pasar Satelit: Mendekatkan Layanan dan Meratakan Ekonomi
Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, menekankan peran strategis pasar satelit dalam mendekatkan layanan kebutuhan pokok dan meratakan ekonomi hingga tingkat kelurahan. Dari delapan pasar yang ada, Pasar Alai dan Pasar Tanah Kongsi telah berhasil memenuhi standar SNI, sementara Pasar Ulak Karang ditargetkan menjadi pasar berikutnya yang berstandar nasional.
Konsep Khusus: Pasar Tanah Kongsi sebagai Heritage dan Pusat Perdagangan
Pasar Tanah Kongsi, yang berlokasi di kota lama, dikembangkan dengan konsep khusus sebagai pusat perdagangan dan kawasan warisan budaya. Pengembangan pasar ini akan menitikberatkan pada potensi kuliner tradisional, kedai kopi, dan kerajinan untuk menjadikannya sebagai tempat transaksi sekaligus daya tarik wisata ekonomi yang menarik.
Tantangan dan Solusi: Perbaikan Infrastruktur Menuju Tahun 2028
Penataan Pasar Banda Buek dilakukan secara bertahap untuk memastikan perbaikan seluruh fasilitas pendukung terlebih dahulu sebelum aktivitas pedagang dipindahkan ke lantai atas. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan pemenuhan infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem drainase, pemerintah setempat telah menganggarkan perbaikan IPAL, terutama di Pasar Belimbing, dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna memastikan semua pasar satelit memenuhi fasilitasnya secara bertahap hingga tahun 2028.
Dengan upaya pengembangan pasar satelit yang terus dilakukan, diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung pada pasar besar di pusat kota, melainkan memiliki akses yang lebih baik dan merata terhadap layanan perdagangan di seluruh Kota Padang. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dianggap penting guna memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan sesuai dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan ekonomi lokal yang berdaya.
