Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lia Istifhama, menyoroti pentingnya keadilan dalam kebijakan pendidikan di tingkat madrasah. Menurutnya, pemerintah harus berhenti melakukan diskriminasi antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Dia menegaskan hal ini saat menerima aspirasi dari forum guru pendidikan agama, yang mengungkapkan ketidakadilan dalam kebijakan yang berdampak pada layanan pendidikan keagamaan. Lia menekankan bahwa pendidikan agama dan pendidikan umum memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara seharusnya tidak membuat perbedaan hanya berdasarkan kementerian yang menjadi naungan lembaga pendidikan tersebut.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses guru madrasah terhadap program-program penting pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Keluhan lain yang disampaikan adalah terkait tata kelola sumber daya manusia ASN di lingkungan pendidikan keagamaan yang dianggap tertinggal dibandingkan dengan kementerian lain. Lia berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke level pusat untuk dievaluasi lintas kementerian demi menciptakan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Dia menekankan perlunya kebijakan yang setara dan progresif dalam mendukung kualitas pendidikan agama.
