Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menghadiri rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Bondowoso bersama jajaran pejabat dan unsur pimpinan anggota DPRD. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Bondowoso menilai pentingnya Raperda APBD Tahun 2026 sebagai momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah. Mereka menyoroti keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer pusat dan menekankan perluasan sumber pendanaan dari kementerian dan pemerintah pusat. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan pandangan kritis terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bondowoso, terutama sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka meminta kejelasan mengenai pendapatan jasa giro dan bunga bank yang tercantum dalam Raperda APBD 2026. Pihak fraksi juga mengkritik efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta menyoroti angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Dalam bidang ekonomi kreatif dan budaya, Fraksi PDI menyoroti implementasi Peraturan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan-Ijen. Terakhir, mereka menggarisbawahi pentingnya pelestarian budaya tradisional dan pengembangan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas Bondowoso yang semakin dikenal nasional.
Fraksi PDI Perjuangan Soroti APBD Bondowoso dan Kemiskinan
Read Also
Recommendation for You

Disdukcapil Cilacap, Jawa Tengah, memberikan layanan administrasi kependudukan melalui mobil pelayanan keliling untuk memudahkan akses…

Yayasan Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Honda Jatim telah menyalurkan…

Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan atas kinerja vaksinasi PMK pada domba terbaik di Jawa Timur. Penghargaan…

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah melakukan inspeksi lintas besar-besaran di jalur utara dan selatan…








