Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas penguatan budaya birokrasi digital melalui aplikasi Lontara+. Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengembangkan standar layanan publik digital yang transparan, responsif, dan terintegrasi. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar membuka kegiatan ini dengan menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang kolaboratif.
Menurutnya, setiap OPD perlu memiliki Service Level Agreement (SLA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam agar pelayanan publik lebih efisien dan mudah dipantau masyarakat. Hadir juga dalam acara ini adalah Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar yang menekankan pentingnya rasa memiliki terhadap sistem digitalisasi yang sedang dikembangkan. Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem, menyampaikan bahwa mereka sedang menyusun standar waktu penanganan aduan publik melalui SLA sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
Tim IT Kominfo Makassar juga memberikan pelatihan dalam penyusunan SLA sesuai karakteristik masing-masing OPD serta menjelaskan mekanisme pelacakan status aduan secara real-time. Dalam keseluruhan kegiatan ini, Kominfo Makassar berusaha membangun budaya birokrasi digital yang kolaboratif dan transparan, sejalan dengan visi Pemkot Makassar dalam mewujudkan pemerintahan cerdas dan layanan publik berbasis data.
