Pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran tengah menjadi pusat perhatian, terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, bersama pegiat lingkungan, mencermati isu ini dengan tajam. Kehadiran KJA ini telah menuai kritik dari DPRD dan para pegiat lingkungan. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan telah beroperasi sejak tahun 2019, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran berhasil meraih peringkat terbaik ke-1 secara nasional dalam…
Sri Rahayu, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan keyakinan dalam…
Pada tanggal 25 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk melakukan…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan…