Dinamika olahraga rekreasi di Jawa Timur menjadi sorotan dengan geliat cabang olahraga seperti Stand Up Paddle (SUP) di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Potensi besar yang dimiliki, bahkan mampu menyumbang hingga Rp 2 triliun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun persoalan diskriminasi anggaran dan krisis integritas kepemimpinan mulai terungkap. Ali Yusa, Dewan Pendidikan Jawa Timur dan pengurus SUP Jatim, menjelaskan bahwa arah pengembangan olahraga rekreasi masih jauh dari harapan. Permasalahan regulasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, seringkali menjadi hambatan yang dialami. Menurut Ali, pemahaman tumpang tindih terhadap regulasi masih sering terjadi, khususnya dalam hal bantuan yang tidak mencapai totalitas.
KORMI, sebagai organisasi yang relatif baru dibanding KONI, mengalami ketidakadilan dalam pembagian anggaran olahraga. Namun, Ali menekankan bahwa induk olahraga di bawah KORMI memiliki kontribusi potensial yang sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Ali memberikan contoh Stand Up Paddle (SUP) sebagai cabang olahraga yang berkembang pesat di pesisir Jawa Timur, dengan potensi kontribusi yang tinggi pada PAD. Namun, ada perlakuan diskriminatif yang masih dialami, meskipun KORMI dan KONI memiliki kedudukan yang sama dalam regulasi.
Masalah yang lebih mendalam muncul dengan adanya krisis kepemimpinan di KORMI Jatim, yang dapat berdampak buruk pada kepercayaan publik maupun pemerintah. Ali menekankan pentingnya sportivitas dalam mengatasi krisis ini, dan menegaskan bahwa intregitas organisasi harus diutamakan. Selain itu, tugas KORMI bukan hanya dalam membina prestasi, namun juga dalam mengembangkan potensi ekonomi, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Muhammad Sunar, Ketua KORMI Kota Surabaya, juga mengakui kendala yang dihadapi dalam pengembangan olahraga masyarakat, terutama terkait keterlambatan administrasi yang menghambat pencairan anggaran. Meskipun demikian, Sunar berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk mendukung pengembangan olahraga masyarakat secara menyeluruh.
