Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka pendaftaran lelang frekuensi 1,4 GHz untuk Fixed Wireless Access, memberikan kesempatan kepada para operator untuk menyediakan layanan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses internet berbasis fixed broadband dan penggelaran serat optik di seluruh wilayah Indonesia. Frekuensi 1,4 GHz diperkirakan bisa membuat layanan internet lebih terjangkau dalam jangkauan yang lebih luas.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayana Toni Supriyanto menyatakan harapannya agar frekuensi 1,4 GHz bisa membuat layanan internet cepat tersedia dengan harga yang terjangkau. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan infrastruktur fiber optik hingga ke titik akses BTS dan rumah-rumah, untuk memanfaatkan frekuensi 1,4 GHz untuk fixed broadband, bukan seluler. Penggunaan frekuensi ini akan diberikan melalui Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.
Sejumlah perusahaan seperti Telkom, Indosat, dan XLSmart telah mendaftar dalam lelang frekuensi 1,4 GHz. Rencananya, lelang ini akan terbagi menjadi 15 zona di tiga regional. Meskipun harga dasar lelang belum diumumkan secara publik, diperkirakan total biaya untuk lelang tersebut adalah sekitar Rp400 miliar dengan Rp230 miliar per regional di Pulau Jawa. Namun, ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menyatakan kekhawatirannya bahwa biaya lelang yang tinggi dapat menghambat penyediaan layanan internet yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, ekosistem frekuensi 1,4 GHz masih baru, sehingga pemenang lelang harus membangun infrastruktur baru untuk mendukung optimalisasi frekuensi tersebut. Hal ini dapat menghambat penyediaan harga terjangkau sesuai dengan misi awal lelang. Selain itu, permintaan pengurangan biaya BHP frekuensi juga menjadi sorotan, dengan tarif yang dinilai masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan provider dalam memberikan harga layanan yang terjangkau untuk masyarakat.
