Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Malang Raya), Puguh Wiji Pamungkas, telah mengonfirmasi adanya sejumlah wali murid SMA Negeri 1 Turen yang mengadu ke DPRD Jawa Timur beberapa waktu lalu. Mereka datang untuk audiensi tentang pungutan di SMA Negeri 1 Turen melalui komite sekolah. Isu ini menyangkut pungutan yang dianggap sebagai SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) oleh sebagian masyarakat, padahal regulasi telah menjadikan pendidikan gratis.
Dalam pernyataannya, Puguh Wiji Pamungkas mengungkapkan bahwa alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri, dan pada tahun 2025, anggaran pendidikan di Jawa Timur telah melebihi batas tersebut. Selain itu, dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jatim juga mendukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Meskipun demikian, Permendikbud memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui Komite Sekolah sebagai organisasi wali murid. Puguh menegaskan bahwa Komisi E DPRD Jatim telah melakukan advokasi untuk menyelesaikan masalah ini.
Puguh juga mendorong sekolah untuk mengundang wali murid yang merasa dirugikan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait sumbangan. Ia berharap agar kasus serupa tidak terulang di SMA/SMK negeri di Malang Raya maupun Jawa Timur, karena secara prinsip biaya penyelenggaraan pendidikan telah dijamin oleh pemerintah melalui dana BOS dan BPOPP yang dialokasikan melalui APBD.
