Pemerintah Kota Surabaya, di bawah kepemimpinan Walikota Eri Cahyadi, mengalami tantangan besar dalam mengelola anggaran daerah pada tahun 2025. Dengan alokasi APBD sebesar Rp 12,3 triliun, Eri mengakui bahwa dana tersebut tidak mencukupi untuk menangani berbagai masalah yang mendesak, terutama masalah kemiskinan. Hal ini menimbulkan dilema bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengalokasikan dana terbatas untuk sektor lain yang juga penting, seperti penanganan banjir, pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang tidak layak huni.
Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Eri menekankan pentingnya menetapkan prioritas. Sementara itu, ia juga mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mempraktikkan budaya tolong-menolong yang merupakan ciri khas masyarakat setempat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya mengandalkan APBD untuk menyelesaikan masalah sosial, namun juga mengusung gagasan solusi berbasis gotong royong sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah yang dihadapi.
Dengan realitas keterbatasan dana, penting bagi Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakatnya untuk bekerja sama dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah yang ada. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menangani masalah kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga Surabaya. Selain itu, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama juga diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam membangun Surabaya yang lebih baik di masa depan.
