Dosen Fakultas Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad), Dicky Muslim, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu proses monitoring kegempaan yang dilakukan BMKG. Menurutnya, alat-alat monitoring kegempaan menjadi prioritas demi kepentingan masyarakat. Monitoring kegempaan tidak hanya dilakukan dengan perjalanan lapangan, tetapi juga melalui penghitungan yang dilakukan di kantor atau laboratorium. Mitigasi dampak gempa juga sangat penting bagi masyarakat, mulai dari evakuasi hingga kualitas bangunan. Oleh karena itu, pemotongan anggaran tidak akan berdampak signifikan terhadap potensi bahaya.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, memastikan bahwa anggaran terkait pengelolaan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan meskipun terjadi kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun mengalami pemotongan sekitar 50 persen, anggaran BMKG turun dari Rp2,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun. Namun, setelah rekonstruksi anggaran oleh Kementerian Keuangan, BMKG mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp400 miliar. Hal ini diharapkan dapat mempercepat peringatan dini tsunami dan gempa, bahkan dalam pembaruan terbaru, BMKG berencana untuk mengujicoba purwarupa peringatan dini gempa. Dwikorita berharap melalui peningkatan anggaran tersebut, BMKG dapat memberikan peringatan dini gempa dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan keselamatan masyarakat dari potensi bahaya tersebut.
