Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah melalui Pendidikan Antikorupsi yang sedang digalakkan oleh Inspektorat setempat.
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri, Polresta, dan KOMPAK (Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas).
Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap, Aris Munandar, menyampaikan bahwa Pendidikan Antikorupsi ini merupakan langkah nyata Pemkab Cilacap dalam upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Aris menegaskan pentingnya sumber daya manusia yang unggul, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun integritas tinggi. Dengan peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi, diharapkan dapat terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas dan pemerintahan yang bersih serta melayani.
Lebih lanjut, Aris menyebut bahwa banyak kasus korupsi melibatkan peran keluarga, sehingga pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga.
Pemkab Cilacap saat ini masih berada di zona kuning (waspada) berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, potensi penyalahgunaan masih ada. Dengan kegiatan Pendidikan Antikorupsi ini, diharapkan skor SPI dapat ditingkatkan agar masuk ke zona hijau.
Sebelumnya, Pemkab Cilacap telah menggelar sosialisasi antikorupsi bersama KPK, yang dihadiri oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Cilacap. Kali ini, digelar kegiatan Pendidikan Antikorupsi yang diikuti oleh ratusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di masing-masing instansi.
