Organisasi masyarakat sipil Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyoroti wacana pembatasan satu akun media sosial untuk setiap warga negara. Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, mengatakan bahwa pembatasan tersebut tidak menjamin ruang digital menjadi aman. Ia menambahkan bahwa banyak warga memiliki lebih dari satu akun untuk kegiatan positif seperti bisnis dan komunitas.
Nenden menekankan bahwa memberlakukan aturan ‘satu orang satu akun media sosial’ dapat melanggar hak privasi warga. Selain itu, ia juga mempertanyakan siapa yang berwenang untuk melakukan verifikasi data dan bagaimana data digital warga akan disembunyikan. SAFEnet mendorong pemerintah untuk memberikan pendidikan dan literasi digital yang lebih baik kepada warga guna membuat ruang digital lebih aman.
Nenden menyoroti pentingnya literasi digital, kejelasan regulasi, dan penegakan hukum yang tegas dalam mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial. Ia berpendapat bahwa pembatasan satu akun tidak akan efektif menekan masalah tersebut. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria juga mengungkapkan bahwa pembatasan ini dapat membantu dalam mengendalikan hoaks, ujaran kebencian, dan praktik penipuan online. Penelitian ini sedang dilakukan sebagai bagian dari program Satu Data yang digulirkan pemerintah Indonesia.
