Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kembali menggelar evaluasi para Kepala Dinas melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi di Gedung Rektorat Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sabtu (2/8/2025). Namun, publik menagih komitmen Pemkab agar hasil evaluasi ini tak hanya formalitas belaka, melainkan benar-benar berdampak pada perbaikan birokrasi. Sebab, publik masih menyimpan kecurigaan terkait praktik jual beli jabatan di masa lalu. Kasus tersebut mengungkap bagaimana proses pengisian jabatan di Bangkalan tidak lepas dari transaksi uang, mengabaikan aspek kompetensi dan profesionalisme ASN.
Dengan kekhawatiran akan praktik korupsi kembali terulang, publik menuntut adanya jaminan bahwa evaluasi kinerja dan uji kompetensi yang digelar oleh Pansel ini akan menjadi alat penyaring pejabat yang tidak kompeten, bukan hanya seremoni formalitas belaka. Masyarakat menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses reformasi birokrasi, dengan harapan hasil evaluasi ini dapat merombak posisi pejabat yang dianggap lemah atau tidak berprestasi.
Sorotan juga tertuju pada tindak lanjut Pemkab Bangkalan terhadap hasil evaluasi ini, apakah akan menjadi momentum bersih-bersih birokrasi dari sisa-sisa korupsi atau justru menjadi ajang distribusi kekuasaan baru. Masyarakat merindukan gebrakan nyata dalam reformasi birokrasi, bukan sekadar evaluasi simbolis. Dengan demikian, keputusan mutasi atau rotasi pejabat sepenuhnya bergantung pada PPK berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan. Hasil evaluasi dan uji kompetensi ini akan menjadi acuan bagi PPK dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
