Kebutuhan Mendesak Pembukaan Jalur Alternatif
Keprihatinan terhadap kelancaran arus kendaraan dan distribusi logistik di jalur utama Pantura Probolinggo muncul seiring dengan proses rehabilitasi Jembatan Pajarakan. Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo menyoroti keterbatasan jembatan sementara yang hanya mampu menampung kendaraan dengan berat maksimal 10 ton. Hal ini menyulitkan kendaraan besar seperti truk tronton untuk melintas, berpotensi menimbulkan kemacetan di koridor Pantura Probolinggo.
Desakan Fraksi NasDem untuk Pembukaan Jalur Tol Prosiwangi
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, menekankan urgensi pembukaan fungsional Tol Prosiwangi Tahap I ruas Gending–Besuki sebagai jalur alternatif. Dengan jalur tol yang sudah siap digunakan, masyarakat dan sektor logistik tidak boleh menjadi korban kemacetan yang terjadi akibat proses rehabilitasi Jembatan Pajarakan.
Andi menyoroti bahwa pembukaan fungsional jalur tol tersebut dapat dilakukan darurat, seiring dengan proses penyelesaian Sertifikasi Laik Operasi (SLO) secara definitif. Ruas Tol Prosiwangi Tahap I yang sepanjang 49,68 kilometer telah selesai konstruksinya dan telah melayani arus mudik dengan lancar sebelumnya.
Persoalan Administrasi dan Tarif
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar proses Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) tidak berlarut-larut. Mereka menekankan pentingnya keselamatan dan mobilitas masyarakat dalam mengatasi persoalan kemacetan di Pantura Probolinggo. Selain itu, Fraksi NasDem juga mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk tidak hanya menunggu keputusan pemerintah pusat, melainkan juga berinisiatif dalam mencari solusi terkait dampak rehabilitasi Jembatan Pajarakan.
Dalam upaya mengatasi potensi kemacetan dan dampak rehabilitasi, langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan kelancaran arus kendaraan dan distribusi logistik di wilayah tersebut.
