Pansus Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya Mengundang Camat dan Lurah untuk Berdiskusi
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya mengundang seluruh camat dan lurah untuk membahas regulasi percepatan penanganan banjir, Senin (10/8/2026).
Keterlibatan Camat dan Lurah dalam Percepatan Penanganan Banjir
Sekretaris Pansus Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyampaikan pentingnya keterlibatan camat dan lurah dalam pembahasan Raperda tersebut. Hal ini bertujuan agar regulasi yang dihasilkan dapat benar-benar diterapkan secara optimal di lapangan dan dirasakan sebagai kebutuhan bersama oleh seluruh jajaran pemerintahan di tingkat wilayah.
Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir diharapkan menjadi regulasi yang dapat dilaksanakan dengan totalitas, bukan sekadar aturan yang sulit dilaksanakan di lapangan. Pansus menyoroti tiga persoalan utama, yaitu kebutuhan satuan tugas, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran dalam upaya penanganan banjir.
Permintaan Masukan Camat dan Lurah
Dalam diskusi dengan camat dan lurah, banyak masukan terkait kebutuhan personel satgas penanganan banjir. Terdapat permasalahan terkait jumlah satgas yang tidak mencukupi di beberapa wilayah, bahkan ada yang berkurang karena pensiun atau meninggal dunia. Sarpras yang memadai juga menjadi sorotan, dimana seringkali satgas diberikan tanpa didukung sarana yang memadai.
Aning menekankan pentingnya penyesuaian pengaturan anggaran dengan jenis peralatan yang dibutuhkan. Alat besar seperti ekskavator dinilai lebih tepat dikelola di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan ketersediaan dan pemeliharaannya.
Pertemuan antara Pansus, camat, dan lurah bukanlah acara sosialisasi Raperda, tetapi sebagai wadah untuk memperoleh masukan. Sosialisasi resmi akan dilakukan setelah Raperda tersebut diundangkan. Saat ini, Pansus masih fokus pada penyerapan masukan dan pembahasan regulasi banjir.
