Australia Memperketat Aturan Agar Remaja di Bawah 16 Tahun Tidak Akses Media Sosial
Australia menegaskan peraturan ketat terkait akses media sosial untuk remaja di bawah usia 16 tahun. Pemerintah Australia akan menerapkan sanksi keuangan ganda bagi platform digital yang melanggar aturan tersebut. Langkah ini diambil menyusul masih tingginya jumlah anak-anak yang mampu mengakses media sosial meskipun regulasi sudah diberlakukan.
Penegakan Hukum yang Kian Ketat
Denda maksimum untuk pelanggaran aturan yang dilakukan secara sistematik dinaikkan menjadi 99 juta dolar Australia atau sekitar Rp1 triliun. eSafety Commissioner, regulator keselamatan daring Australia, juga akan mendapatkan kekuasaan lebih besar untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan teknologi.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyoroti kurangnya upaya dari perusahaan teknologi dalam mematuhi regulasi. “Jelas perusahaan teknologi besar belum berbuat cukup untuk mematuhi hukum. Masih terlalu banyak anak-anak yang menggunakan media sosial,” ujar Albanese.
Memperhatikan Celah yang Dimanfaatkan Remaja
Aturan larangan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai berlaku pada bulan Desember tahun lalu. Namun, banyak pelanggar yang masih berhasil menghindari pembatasan tersebut. Beberapa remaja menggunakan akun orang dewasa, identitas palsu, atau mode peramban privat untuk mengakses platform tersebut.
Meskipun telah berhasil memblokir lebih dari lima juta akun yang dimiliki oleh pengguna di bawah 16 tahun, regulator menilai masih diperlukan kewenangan lebih besar untuk memantau kepatuhan perusahaan teknologi.
Perusahaan media sosial harap mematuhi peraturan dengan ketat dan membuktikan kepatuhan mereka terhadap regulasi tersebut. Proses verifikasi usia pengguna harus dilakukan dengan teliti untuk mencegah anak di bawah umur menggunakan platform tersebut secara tidak sah.
Dengan semakin banyaknya penelitian yang menunjukkan dampak negatif dari penggunaan media sosial berlebihan bagi kesehatan mental remaja, aturan ketat dari Australia menarik minat banyak negara lain yang juga sedang mempertimbangkan kebijakan serupa.
Secara keseluruhan, inisiatif ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak dilindungi dari paparan media sosial yang tidak sesuai dengan usia mereka.
