Pemkab Sidoarjo Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Gardu Sosial
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPJS Ketenagakerjaan mengambil langkah strategis dengan meluncurkan Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Gardu Sosial). Acara peluncuran ini berlangsung di Lingkungan RT/RW dan Rumah Ibadah di Tugu Jayandaru, Alun-Alun Sidoarjo, pada Minggu, 21 Juni 2026. Inisiatif ini bertujuan meluaskan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan mencegah terjadinya kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja atau kematian.
Upaya Sinergi untuk Kesadaran Jaminan Sosial
Gardu Sosial merupakan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pengurus RT/RW, dan rumah ibadah sebagai pusat edukasi masyarakat. Melalui kehadiran program ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat, khususnya pada pekerja sektor informal dan pekerja mandiri yang rentan terhadap risiko sosial ekonomi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan komitmen pemerintah setempat dalam memperluas perlindungan bagi masyarakat pekerja. Gardu Sosial menjadi wahana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan serta mengajak lingkungan sekitarnya untuk ikut serta dalam mendapatkan perlindungan yang sama.
Manfaat dan Dukungan bagi Peserta
Sebagai bagian dari acara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat secara simbolis kepada ahli waris peserta yang telah meninggal dunia. Santunan diberikan kepada ahli waris almarhum Abdul Malik, perangkat Desa Plaosan, dengan total manfaat Rp109,7 juta, serta kepada ahli waris almarhum Wahyudi Sugianto, peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang bekerja sebagai pengemudi ojek online dengan total manfaat mencapai Rp238 juta.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda, Teldi Rusnal, menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya melindungi pekerja tetapi juga menjaga kesejahteraan keluarga dari risiko kehilangan sumber penghasilan. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat demi menyebarkan informasi yang lebih luas.
Artikel ini dikutip dari SUARA INDONESIA
