Aceh sedang diuji oleh banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Ketergesa-gesaan Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF menimbulkan perdebatan di tengah publik, menyebabkan keraguan dalam koordinasi nasional. Aktivis 98, Joko Priyoski, menilai bahwa pemimpin daerah seharusnya menunjukkan keteguhan dalam menghadapi krisis, bukan mencari simpati dari luar.
Pemerintah pusat yakin bahwa kapasitas nasional dalam penanganan bencana masih memadai. Mekanisme tanggap darurat telah berjalan melalui koordinasi lintas lembaga dan bantuan internasional dianggap belum urgensi. Kritik terhadap surat kepada lembaga PBB juga muncul karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kedaulatan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera adalah prioritas nasional, dan ia turun langsung ke lokasi terdampak. Kepemimpinan daerah menjadi sorotan penting, dimana bencana tidak hanya soal logistik, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik dan solidaritas. Konsistensi dalam membangun kepercayaan rakyat dan memperkuat daya tahan nasional dianggap sebagai solusi terbaik dalam menghadapi bencana.
Bencana Sumatera menjadi momen yang mengingatkan untuk kembali pada semangat kebangsaan, memperkuat barisan dalam negeri agar setiap krisis bisa dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang bersatu. Ini adalah panggilan untuk memperkuat daya tahan nasional, bukan bergantung pada bantuan asing.
