Komisi B DPRD Cilacap di bawah kepemimpinan Didi Yudi Cahyadi telah melakukan Peninjauan Kerja (PK) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Majenang. Mereka mengungkap adanya keterlambatan pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pertanian Cilacap. Didi memastikan bahwa permasalahan ini tidak boleh terulang di tahun depan dan menekankan pentingnya percepatan SPK agar para penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan kegiatan lebih efisien. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat komisi di DPRD, di mana Bank Jateng dan BPR BKK siap mendukung pendanaan. Legislator PKB ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas infrastruktur agar bangunan yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat. Pertemuan dengan Bidang Prasarana dan Sarana (Sarpras) Dinas Pertanian serta penyedia jasa dan konsultan membahas pembangunan sarpras yang sedang berjalan. Semua tindakan ini dilakukan dalam upaya memastikan pemerintahan yang efisien dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Keterlambatan Pemberian SPK di OPD: Komisi B DPRD Cilacap Minta Perbaikan di 2026
Read Also
Recommendation for You

Setelah dilanda banjir bandang pada akhir Desember 2025, permintaan untuk membuat tiket masuk ke Wahana…

Sengketa lahan antara PT Bungah Industrial Park (BIP) dan warga Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten…

Penanganan dampak banjir di Sungai Glintongan, Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo masih terus…

Sebuah kejadian tragis terjadi di wilayah Blitar, Jawa Timur. Seorang perempuan berinisial DP (35) dilaporkan…

Pada tanggal 12 Januari 2026, warga Desa Jati, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar…







