Komisi B DPRD Cilacap di bawah kepemimpinan Didi Yudi Cahyadi telah melakukan Peninjauan Kerja (PK) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Majenang. Mereka mengungkap adanya keterlambatan pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pertanian Cilacap. Didi memastikan bahwa permasalahan ini tidak boleh terulang di tahun depan dan menekankan pentingnya percepatan SPK agar para penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan kegiatan lebih efisien. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat komisi di DPRD, di mana Bank Jateng dan BPR BKK siap mendukung pendanaan. Legislator PKB ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas infrastruktur agar bangunan yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat. Pertemuan dengan Bidang Prasarana dan Sarana (Sarpras) Dinas Pertanian serta penyedia jasa dan konsultan membahas pembangunan sarpras yang sedang berjalan. Semua tindakan ini dilakukan dalam upaya memastikan pemerintahan yang efisien dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Keterlambatan Pemberian SPK di OPD: Komisi B DPRD Cilacap Minta Perbaikan di 2026
Read Also
Recommendation for You

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep menargetkan tambahan kursi di DPRD pada pemilu mendatang….

Revitalisasi TK Pertiwi II Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memasuki tahap pelaksanaan dengan dukungan dana…

Jasad seorang pria ditemukan mengapung di perairan antara Mengare dan Karangjamuan, Kabupaten Gresik, Kamis (8/10/2026)….

Bea Cukai Gresik memusnahkan 9.116.492 batang rokok ilegal dan 45 liter minuman mengandung etil alkohol…

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan gerakan Teman Lansia untuk memastikan warga lanjut usia (lansia), terutama mereka…







