Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Muhammad Syahrul Munir, memberikan tanggapannya terkait polemik yang terjadi akibat proyek PT. Bungah Industrial Park (BIP) di Desa Melirang, Kecamatan Bungah. Legislator muda ini meminta agar pihak perusahaan segera mencari solusi untuk menjaga kondusivitas dan mengurangi potensi konflik sosial dengan masyarakat. Syahrul menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak.
Dia juga menegaskan agar perusahaan tunduk pada tata ruang dan persetujuan lingkungan yang berlaku, sehingga proses pembangunan tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, Syahrul meminta perusahaan untuk intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum memulai pembangunan, serta selalu mengedepankan pendekatan yang humanis. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan konflik di kemudian hari.
Proyek pembangunan PT. Bungah Industrial Park di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik telah menimbulkan polemik di antara masyarakat setempat. Beberapa masalah yang muncul termasuk sengketa lahan yang belum diselesaikan, penolakan rencana pembongkaran makam keramat, serta kerusakan rumah warga akibat aktivitas blasting yang dilakukan perusahaan menggunakan alat peledak. Dengan adanya perhatian dari pihak terkait, diharapkan semua permasalahan dapat diselesaikan secara transparan dan komprehensif.
