Penyusunan Satgas GTRA oleh Pemkot Makassar dan BPN: Amankan Ribuan Aset Daerah

Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai langkah strategis untuk melindungi ribuan aset pemerintah yang rentan diserobot atau diklaim oleh pihak lain. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pembentukan GTRA adalah upaya konkret untuk memperkuat perlindungan hukum atas aset Pemkot yang sebagian besar belum bersertifikat. Penataan dan sertifikasi aset ini menjadi penting untuk mencegah praktik mafia tanah dan menjaga legalitas aset milik Pemkot. Dari total 6.978 bidang tanah milik Pemkot Makassar, hanya sekitar 2.743 bidang yang telah memiliki sertifikat resmi, sehingga lebih dari 4.200 bidang aset berpotensi bermasalah secara hukum. Kepala BPN Kota Makassar, Andi Zuhaelsi, mengapresiasi langkah cepat Pemkot dalam membentuk Satgas GTRA dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam proses sertifikasi aset pemerintah. Diharapkan, dengan adanya GTRA, proses sertifikasi aset dapat dipercepat dan memberikan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, rapat koordinasi juga membahas pemetaan ulang aset daerah dengan teknologi digital untuk meminimalisir tumpang tindih klaim lahan dan memastikan keterbukaan data aset milik pemerintah. Pihak berwenang akan melakukan evaluasi terhadap aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang menguasai aset pemerintah tanpa dasar hukum. Kolaborasi antara BPN, kejaksaan, kepolisian, dan BKD diharapkan dapat memperkuat sisi hukum dan administratif serta menjadi benteng terhadap praktik mafia tanah yang marak di beberapa daerah. Keterlibatan seluruh instansi tersebut diharapkan dapat menyukseskan percepatan sertifikasi ribuan bidang tanah pada tahun 2026 dan menciptakan pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik mafia tanah.

Source link