Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah bertekad untuk menormalisasi harga tanah guna memungkinkan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau. Fahri menjelaskan bahwa harga rumah tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi dan konstruksi, tetapi juga oleh harga tanah yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, pemerintah perlu menstabilkan harga tanah agar dapat dijangkau oleh MBR. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menggunakan tanah negara untuk menekan harga tanah sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.
Dalam sebuah diskusi publik dengan tema “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak,” Fahri menekankan pentingnya menormalisasi harga tanah untuk menjadikannya lebih layak. Dengan menurunkan harga tanah, harga rumah akan menjadi lebih terjangkau. Fahri juga mengamati bahwa sebagian besar biaya rumah berasal dari harga tanah, bukan dari bangunan itu sendiri. Dia memberikan contoh bagaimana Semen Indonesia Grup berhasil membangun rumah percontohan dengan harga yang terjangkau, hanya Rp 50 juta, karena konstruksi rumahnya murah.
Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida, menyatakan bahwa percepatan realisasi program 3 juta rumah memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat. Faktor regulasi juga memiliki pengaruh besar pada keberhasilan program tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO), Dedek Prayudi, menegaskan pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari program prioritas pemerintah. Prabowo Subianto ingin membawa kesejahteraan bagi masyarakat dengan menyalurkan APBN hingga ke lapisan terbawah masyarakat, melalui program-program unggulan dan kebijakan strategis seperti program hunian layak, makan gratis, renovasi sekolah, dan cek kesehatan gratis. Ini semua dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
