Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik curang dalam perdagangan beras yang merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahun. Dalam pidatonya di Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo mengungkapkan bahwa berbagai permainan harga dan pengemasan ulang beras subsidi telah merugikan negara dan masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa ratusan perusahaan terlibat dalam praktik curang tersebut, yang memicu kerugian ekonomi yang merampas hak rakyat.
Prabowo menilai praktik ini sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang bertentangan dengan konstitusi dan mengancam kestabilan negara. Ia menekankan bahwa kerugian sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, Prabowo telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas praktik curang tersebut.
Dengan menegaskan bahwa tindakan ini adalah amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, Prabowo memastikan bahwa penegakan hukum ini bukanlah kehendak pribadi semata, melainkan upaya untuk menjaga kepentingan negara dan rakyat. Melalui langkah-langkah ini, Prabowo berharap dapat memberikan efek jera kepada pelaku praktik curang dan melestarikan integritas tata niaga beras untuk kesejahteraan bersama.
