Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya para pelaku usaha penggilingan padi untuk tidak memanipulasi harga sehingga merugikan petani dan rakyat Indonesia. Prabowo mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang mencakup perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta konsultasi dengan lembaga hukum terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga padi, Prabowo siap mengambil alih usaha penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan dan menyerahkannya kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Prabowo menerima informasi bahwa beberapa pelaku usaha penggilingan padi bisa memperoleh keuntungan yang besar setiap bulannya, sehingga pemerintah berusaha untuk menertibkan hal tersebut agar harga padi dari petani tetap stabil. Selain itu, masalah baru muncul terkait beras premium yang ternyata merupakan hasil oplosan, yang dianggap sebagai tindak pidana. Prabowo menyerahkan kasus ini kepada lembaga hukum untuk ditindaklanjuti dan menegaskan bahwa tindakan curang tersebut merugikan bangsa dan rakyat Indonesia dalam skala besar.
Prabowo menegaskan bahwa tindakan curang dalam usaha adalah bentuk pengkhianatan yang harus ditindak tegas. Dia menekankan pentingnya menjalankan hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencegah kelemahan dan kemiskinan terus berlanjut di Indonesia. Melalui upaya penegakan hukum yang tegas, Prabowo berkomitmen untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia demi membangun ekonomi yang adil dan sejahtera.
