Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan lima program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai bagian dari Nawakarsa Jilid 2. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut menjadi momen strategis untuk menyatukan tekad dalam mewujudkan pembangunan merata di seluruh wilayah, dari perkotaan hingga pedesaan. RPJMD ini menggarisbawahi komitmen Pemkab Gresik dalam menghapus kesenjangan antarwilayah dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk percepatan pembangunan yang berkesinambungan.
Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 disusun dengan visi ‘Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat’. Ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, dan peningkatan daya saing daerah. Pelaksana Tugas Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD memainkan peran penting dalam menetapkan arah pembangunan yang adil, memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat, dan pemerintahan.
Ada lima misi utama yang ditetapkan dalam RPJMD, termasuk memperkuat insan unggul, mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemkab Gresik juga menetapkan target pembangunan lima tahun ke depan, yang mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan reformasi birokrasi.
Seluruh program prioritas ini dikonsolidasikan dalam Nawakarsa Jilid 2, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Musrenbang RPJMD diharapkan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang berpihak pada rakyat, sejalan dengan visi nasional dan provinsi. Semua ini menjadikan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai gerakan bersama masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.
