Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, masih jauh dari target yang diharapkan hingga pertengahan Mei 2025. Data terbaru menunjukkan bahwa dari alokasi 32 ribu ton pupuk Urea, baru sekitar 10 ribu ton yang terserap, hal yang sama terjadi pada pupuk NPK dengan hanya 10 ribu ton terserap dari total alokasi 22 ribu ton. Faktor utama yang menyebabkan lambatnya serapan pupuk subsidi ini adalah gangguan hama dan banjir, sebagaimana disampaikan oleh Manajer Penjualan PT Pupuk Indonesia Wilayah Jawa Timur, Sri Purwanto.
Sri Purwanto menargetkan penyerapan pupuk akan meningkat pada bulan ini dengan harapan mencapai 40 persen dari total kuota. Penyaluran pupuk dilakukan melalui sistem digital T-Pubers yang memerlukan pencocokan data berdasarkan nama dan NIK petani. Meskipun tidak terdapat kesalahan data yang signifikan hingga April 2025, beberapa pengecer mengeluhkan kesulitan dalam penginputan data melalui aplikasi iPubers.
Di forum yang sama, sejumlah pengecer meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk agar margin keuntungan kios dapat bertambah. Namun, Sri menekankan bahwa penyesuaian HET harus tetap wajar dan dapat diterima oleh petani. Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menyoroti masalah dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang kerap kali menyebabkan distribusi pupuk tidak tepat sasaran.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Tohari mengusulkan pembentukan klinik pertanian di setiap kios pupuk agar petani dapat berinteraksi langsung dengan PPL tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Klinik pertanian juga sedang disiapkan di tingkat desa untuk mendekatkan pelayanan kepada petani. Meskipun sejumlah wilayah di Kabupaten Bondowoso terdampak serangan hama, kondisinya masih tergolong sporadis. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih berupaya memenuhi kebutuhan PPL melalui koordinasi dengan DPRD dan pemerintah kabupaten.
