Panduan Pemerintah Selamatkan Laut Indonesia: Tujuan dan Implementasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah menyusun Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi. Panduan ini telah diluncurkan dengan harapan menjadi rujukan utama dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Kolaborasi antara Konservasi Indonesia (KI), Rekam Nusantara Foundation, dan konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi telah menghasilkan panduan ini sebagai langkah penting dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi guna memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Panduan ini membawa konsep peta jalan yang lebih jelas dan praktis dalam melakukan analisis biaya dan manfaat untuk perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan atau Marine Protected Area (MPA). Tujuan utamanya adalah mendukung pencapaian target global pemerintah Indonesia untuk melindungi 30 persen perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi pada tahun 2045. Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa kebijakan perluasan kawasan konservasi bukan hanya berkaitan dengan aspek ekologi, tetapi juga melibatkan isu yang lebih luas termasuk manfaatnya bagi berbagai pihak.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Visi MPA 30×45 sebagai upaya untuk mencapai target perlindungan kawasan konservasi. Selain pembangunan kawasan konservasi, yang tak kalah penting adalah pengelolaan kawasan tersebut yang harus dilakukan secara efektif. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah pendanaan yang berkelanjutan, yang telah ditekankan oleh Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany.

Panduan yang disusun oleh KKP bertujuan untuk memberikan metodologi yang jelas dalam estimasi biaya dan manfaat kawasan konservasi, serta mengatasi kesenjangan antara biaya pengelolaan dan anggaran yang tersedia, yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program konservasi. Konservasi Indonesia telah meramu panduan ini agar bisa digunakan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga lembaga pengelola kawasan konservasi dan masyarakat setempat, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Source link