Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025 sebagai upaya untuk mengakhiri paradoks yang terjadi di negara ini. Dengan kekayaan alam yang melimpah seperti pulau-pulau, garis pantai terpanjang, dan hutan tropis yang luas, Indonesia seharusnya menjadi negara yang makmur. Namun, pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan sosial yang perlu segera diselesaikan.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menyatakan bahwa kehadiran BPI Danantara bertujuan untuk mengatasi paradoks yang terjadi. Dengan fokus pada pengelolaan industri strategis dan sumber daya alam, Danantara bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Sebagai instrumen percepatan pembangunan, lembaga ini akan mendanai proyek-proyek strategis seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, dan industri pendukung lainnya.
Diharapkan bahwa Danantara, dengan aset sebesar Rp 14.000 triliun yang dikelolanya, akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata. Peluncuran Danantara juga dipandang sebagai hadiah untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pada hilirisasi sektor industri, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
