Kritik DPRD Situbondo terhadap Penanganan Bencana: Anggaran BTT Menipis

DPRD Situbondo menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama OPD untuk membahas penanganan dampak bencana di Kabupaten Situbondo. Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua TAPD, Wawan Setiawan, mengungkapkan bahwa kerugian akibat bencana banjir di Situbondo telah mencapai lebih dari Rp 52 miliar. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab awalnya dianggarkan sebesar Rp 21,5 miliar, namun karena dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dana tersebut kini menyusut menjadi Rp 7,5 miliar. Pemkab Situbondo berencana mengajukan bantuan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menangani dampak bencana, namun dana BTT belum bisa dicairkan oleh Pemprov Jatim. Mahbub Junaidi, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, menekankan perlunya perbaikan infrastruktur secara langsung dan menyatakan pentingnya bantuan darurat kepada warga yang rumahnya terdampak. Tanggap darurat bencana di Situbondo masih berlaku hingga 20 Maret 2025, dan selama masa ini warga akan terus menerima bantuan logistik dari pemerintah. Mahbub juga menyoroti penanganan infrastruktur darurat, seperti pembangunan jembatan sementara, dan berharap dana dari sumber lain seperti Baznas dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Terkait dampak bencana terhadap lahan pertanian dan relokasi warga, Mahbub menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam proses kajian dan mengusulkan agar Pemkab segera mengajukan permohonan jika ada tanah negara yang dapat dimanfaatkan.

Source link