Pemerintah melalui Istana memberikan tanggapannya terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Setelah dilakukan investigasi oleh Kejaksaan Agung, ditemukan indikasi manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), menegaskan bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang tengah berlangsung. Langkah-langkah pemberantasan korupsi ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi di berbagai tingkatan, termasuk di lingkungan lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terbongkar. Harapannya, dengan perbaikan tersebut, Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, sehingga penting untuk menjaga tata kelola perusahaan dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM merupakan perhatian utama pemerintah. Ia menekankan komitmennya untuk membenahi tata kelola sektor minyak di Indonesia dan memastikan kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas. Prabowo menyatakan bahwa segala hal sedang ditangani, untuk membersihkan dan menegakkan aturan demi membela kepentingan rakyat.
