Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Jember membahas pelanggaran penjualan pupuk bersubsidi pada Kamis (13/2/2025). Maraknya keluhan petani terhadap harga pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Jember mendorong Komisi B DPRD setempat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menjelaskan bahwa HET untuk pupuk bersubsidi telah ditetapkan, namun masih banyak kios yang menjual di atas harga tersebut.
Di lapangan, ditemukan praktik bundling di mana petani dipaksa membeli pupuk non-subsidi agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Candra mengungkapkan bahwa hampir di semua kecamatan di Jember ditemukan pelanggaran terkait hal ini. Selain itu, terdapat pelanggaran lain seperti penjualan pupuk di luar wilayah distribusi dan dugaan manipulasi data petani oleh oknum Petugas Penyuluh Lapang (PPL).
Atas berbagai temuan ini, Komisi B DPRD Jember mendesak pihak terkait untuk memperketat pengawasan di kios pupuk serta mendorong revitalisasi kelompok tani. Meski serapan pupuk pada tahun 2024 belum mencapai 100%, stok pupuk untuk masa tanam Februari 2025 masih aman. Salah satu distributor pupuk di Jember, Jumantoro, menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi pupuk dan menolak anggapan bahwa distributor serta kios selalu menjadi kambing hitam dalam permasalahan pupuk bersubsidi. Jumantoro juga mendesak pengawasan lebih ketat serta tindakan tegas terhadap pelanggar aturan.
