BMKG Menegaskan Anggaran Terkait Deteksi Gempa dan Tsunami Tetap Dipertahankan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa anggaran terkait pengelolaan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyebutkan bahwa anggaran untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami, seperti kegiatan sekolah lapang gempa bumi, sebesar Rp41,9 miliar akan dipertahankan.
Selain itu, anggaran pelayanan publik lainnya seperti layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70.800.000 juga tetap dipertahankan. Dwikorita menegaskan bahwa efisiensi anggaran BMKG tidak akan mempengaruhi gaji dan tunjangan kinerja pegawai.
DIPA BMKG untuk tahun anggaran 2025 senilai Rp2.826.897.302.000 dan dengan kebijakan efisiensi, anggaran tersebut ditargetkan dipangkas sebesar Rp1.423.397.000.000. Hal ini akan membuat pagu anggaran BMKG setelah efisiensi menjadi Rp1.403.500.302.000. Rencana pengurangan anggaran ini akan dibahas lebih rinci bersama Komisi V DPR dalam waktu yang akan datang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga menegaskan bahwa program mitigasi bencana tetap menjadi prioritas dalam anggaran BMKG untuk memastikan layanan publik tetap optimal. Menanggapi kabar pemotongan anggaran sebesar 50 persen dalam efisiensi anggaran APBN oleh Presiden Prabowo Subianto, Hasan menegaskan bahwa program mitigasi bencana akan tetap diperhatikan.
Hasan menekankan bahwa efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah untuk menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN. Ia juga menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi, antara lain gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan Bansos.
