Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan. Kolaborasi ini difokuskan pada kebijakan yang adaptif terhadap proses bisnis, karena digitalisasi harus sejalan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting agar kebijakan transformasi digital tidak hanya memperhatikan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan perspektif layanan publik secara menyeluruh.
Meutya Hafid mengapresiasi komitmen Kemenpan-RB dalam transformasi digital pemerintahan yang efisien dan efektif. Kemkomdigi siap memberikan dukungan penuh untuk menciptakan layanan publik yang lebih terintegrasi dan bermanfaat. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan komitmen Kemenpan-RB untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada dukungan penuh dari Kemkomdigi, terutama dalam infrastruktur dan sistem yang terpadu.
Peran Kemkomdigi dalam implementasi kebijakan transformasi digital sangat penting sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kemkomdigi bertindak sebagai penyelenggara infrastruktur SPBE dan bertanggung jawab atas keterpaduan pembangunan serta pengembangan aplikasi SPBE. Komitmen negara dalam percepatan transformasi digital juga diperkuat dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam transformasi digital pemerintahan agar lebih terintegrasi, responsif, dan efektif dalam layanan publik.
Dengan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemenpan-RB, diharapkan transformasi digital pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan layanan publik. Momen penting ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh dan pejabat terkait untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
