Platform Harus Gercep Hapus Konten Pornografi Anak – Ancaman Sanksi Komdigi

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberikan sanksi, berupa denda administratif dan tindakan lainnya, kepada platform digital yang tidak segera menghapus konten pornografi anak dalam waktu 1×4 jam setelah menerima laporan. Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa melindungi anak-anak dari dampak negatif internet merupakan prioritas utama, tanpa toleransi bagi platform yang tidak memenuhi kewajibannya. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024 mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik User-Generated Content (PSE UGC) untuk segera menghapus konten yang melanggar aturan dalam batas waktu tertentu, tergantung pada tingkat kepentingan pelanggaran. Tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan respons cepat terhadap konten yang berpotensi merugikan moralitas anak dan keselamatan publik di ruang digital. Di samping konten pornografi anak dan terorisme, pemerintah juga menargetkan penghapusan konten negatif lainnya yang melanggar peraturan, seperti pornografi (selain pornografi anak), perjudian, aktivitas keuangan ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal. Melalui pemantauan dan penegakan aturan ini, PSE UGC diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkualitas. Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital yang sehat dan aman, khususnya untuk anak-anak, dengan adanya sistem pencatatan dan dokumentasi sanksi administratif berupa denda yang dinamakan SAMAN. Langkah ini diambil untuk mengurangi kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber, sekaligus untuk mengikuti tren kebijakan keamanan digital yang progresif di negara-negara maju. Bekerja sama dengan KPAI dan UNICEF, upaya mendorong pengawasan yang ketat terhadap platform UGC diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari dampak negatif konten online.