Politisi asal Kepulauan Sapeken, Dulsiam. (Foto: Istimewa).
SUARA INDONESIA, SUMENEP- Politisi asal Kepulauan Sapeken, Dulsiam, ikut merespons masalah antara masyarakat Desa Sepanjang, Sapeken dengan KKKS MGA Utama Energi yang semakin memanas beberapa waktu belakangan.
Menurutnya, dia heran dengan sikap KKKS MGA Utama Energi yang belum menjawab permintaan masyarakat. Padahal menurutnya, permintaan masyarakat bukan hal sulit untuk dipenuhi.
Lebih lanjut kata dia, warga Desa Sepanjang memiliki hak penuh untuk memperjuangkan tanah kelahirannya.
“Masalahnya sangat sederhana, mengapa tidak melakukan sosialisasi kepada warga terutama nelayan di sana. Mengapa tidak bisa menyelesaikannya,” katanya.
Dia juga menyeret SKK Migas untuk memberikan ultimatum tegas terhadap tindakan KKKS MGA Utama Energi, yang dianggap melanggar etika sosial.
Seharusnya, kata dia, sebagai instansi yang mengawasi pelaku usaha Migas, SKK Migas perlu bertindak tegas agar masalah ini tidak menjadi pembicaraan memalukan di mata masyarakat.
Sebab seperti yang diketahui sebelumnya, selain beroperasi tanpa melakukan sosialisasi kepada warga Desa Sepanjang, KKKS MGA Utama Energi diduga masih memiliki tanggungan hutang puluhan juta rupiah kepada salah satu badan usaha desa setempat.
Dia melihat, oleh karena itu adalah hal yang wajar jika ada kekhawatiran bahwa telah terjadi kongkalikong antara SKK Migas dan KKKS MGA Utama Energi.
“Seharusnya SKK Migas mengingatkan MGA agar permintaan masyarakat tidak terlalu lama dan menjadi pembicaraan yang memalukan,” lanjutnya.
Dulsiam menambahkan, penjelasan tentang operasi Migas tidak cukup jika hanya berada di meja pemerintah. Karena masyarakat, harus benar-benar memahami kegiatan yang dilakukan oleh KKKS MGA Utama Energi.
Sehingga masyarakat yakin bahwa KKKS MGA Utama Energi juga akan bertanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan sekitar dan tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki di Desa Sepanjang.
“Menjelaskan operasi Migas itu tidak cukup di meja pemerintah. Mayoritas masyarakat kepulauan bekerja sebagai nelayan, lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika ada warga yang merasa dirugikan dengan operasi itu, dan pelaku KKKS harus memperhatikan keselamatan masyarakat,” katanya.
Maka dari itu, ia berharap agar KKKS MGA Utama Energi segera menyelesaikan tanggung jawab tersebut, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Karena KKKS di Kepulauan Sapeken bukan hanya MGA, tetapi juga ada KEI yang sampai saat ini baik-baik saja dengan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Humas MGA Utama Energi hingga saat ini masih belum memberikan komentar terkait informasi tersebut. Kendati demikian, sejumlah media telah berusaha mengkonfirmasi. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
