Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada hari Kamis (30/5).
Seminar ini membahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat diperbincangkan. Baru-baru ini, laporan dari Amnesty International menyoroti pembelian dan penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa penggunaan spyware tersebut merupakan tindakan represif terhadap kebebasan sipil dan menandakan pelanggaran terhadap supremasi hukum Indonesia serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Seminar ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dipimpin oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, dengan menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya seminar ini. Ia juga mendorong para peserta, khususnya mahasiswa, untuk aktif memanfaatkan kegiatan tersebut guna meningkatkan pemahaman mengenai isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Dalam seminar tersebut, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo, menjelaskan dinamika perlindungan data dan kebijakan lokalisasi data yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Sulistyo juga menyoroti prediksi ancaman siber di tahun 2024 dan pentingnya regulasi yang lebih kuat dalam mencegah kebocoran data.
Semua pembicara membawakan materi yang membuka wawasan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keseimbangan tersebut serta mengawasi kebijakan keamanan siber guna memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.
