Berita  

**Jaksa Pengacara Negara Masuk Perbankan, Kejari Kampar Gandeng BRI**

Kejaksaan Negeri Kampar dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjalin kerja sama untuk memperkuat penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan tersebut menjadi ruang koordinasi antara kedua lembaga, khususnya untuk kebutuhan hukum yang berkaitan dengan kepentingan perbankan.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Kepala Kejari Kampar Dwianto Prihartono di Aula Kejari Kampar, Kamis (15/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Dwianto didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kampar, Andre Antonius.

Peran Jaksa Pengacara Negara

Dwianto mengatakan, kerja sama di bidang Datun merupakan salah satu upaya membangun sinergi dalam menghadapi persoalan hukum perdata dan tata usaha negara. Menurut dia, kesepakatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan kewenangan kejaksaan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Melalui kerja sama ini, kami berharap peran Jaksa Pengacara Negara dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan kejaksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami ingin kerja sama ini memberikan manfaat nyata dalam penanganan persoalan hukum di bidang Datun,” ujar Dwianto.

Ia menjelaskan, Bidang Datun memiliki kewenangan menjalankan fungsi JPN. Fungsi itu mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Kejari Kampar dan BRI memiliki ruang untuk berkoordinasi dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan perbankan. Namun, Dwianto menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tetap dibatasi oleh ruang lingkup perjanjian, mekanisme, dan persyaratan yang berlaku.

Pengajuan Melalui Mekanisme Resmi

Andre Antonius menyebut Bidang Datun menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama antara Kejari Kampar dan BRI. Bidang tersebut akan menjalankan peran berdasarkan tugas serta kewenangannya dalam menangani kebutuhan hukum yang diajukan melalui prosedur resmi.

Menurut Andre, pengaturan itu penting agar pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai kewenangan kejaksaan dan ketentuan yang telah disepakati. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan bantuan atau layanan hukum dapat diproses berdasarkan ruang lingkup yang tersedia dalam perjanjian.

“Jadi kerja sama ini juga menjadi momentum untuk memperjelas peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum perdata,” kata Andre.

Source link