Berita  

Proyek Pengurugan Laut Kramat Tegal Diprotes, Diduga Tak Berizin

Aktivitas pengurugan laut dan pembangunan breakwater di pesisir Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, diminta dihentikan. Proyek yang disiapkan untuk mendukung pembangunan tambak udang vaname milik perusahaan swasta itu diduga belum mengantongi perizinan yang diperlukan.

Desakan penghentian disampaikan setelah Komisi 3 DPRD Kabupaten Tegal melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Senin sore, 12 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan menyusul laporan warga nelayan mengenai penggunaan alat berat di kawasan bibir pantai.

Legislator Temukan Pengurugan di Pesisir

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tegal, Umi Azkiyani, mengatakan pihaknya mendapati aktivitas pengurugan laut yang berlangsung cukup masif. Selain menimbun area pesisir, pekerja juga membangun struktur pemecah gelombang atau breakwater.

“Kami mendapat laporan dari warga. Setelah cek di lokasi, memang ada aktivitas pengurugan laut dan pembuatan break water. Kami menduga proyek tersebut belum mengantongi dokumen perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Umi saat berada di lokasi sidak, Senin (12/10/2026).

Menurut Umi, kegiatan di kawasan pesisir tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu, Komisi 3 DPRD Kabupaten Tegal meminta seluruh pekerjaan dihentikan sampai status perizinannya dipastikan.

“Ini kawasan pesisir, ada aturannya. Tidak bisa main urug begitu saja. Kami dari Komisi 3 meminta agar proyek dihentikan,” ujarnya.

Pemdes Sudah Kirim Surat Imbauan

Kepala Desa Kramat, Soleh, membenarkan adanya proyek pengurugan dan pembangunan breakwater tersebut. Pemerintah desa kemudian mengirimkan surat imbauan kepada pihak perusahaan agar menghentikan sementara pekerjaan sampai seluruh dokumen perizinan dinyatakan jelas.

“Pada hari Senin, 12 Oktober 2026 kemarin kami sudah berkirim surat kepada pihak PT. Kami imbau agar proyek dihentikan dulu sampai semua perizinan jelas,” ujar Soleh saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2026).

Di lokasi proyek, pengawas lapangan, Sarono, menyatakan bahwa proses perizinan masih ditangani oleh manajemen perusahaan. Ia tidak menjelaskan dokumen apa saja yang sedang diurus maupun kapan proses tersebut ditargetkan selesai.

“Untuk perizinan sedang dalam proses pengurusan oleh manajemen PT,” kata Sarono singkat.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen perusahaan tambak udang vaname tersebut belum menyampaikan keterangan resmi mengenai proyek maupun dugaan belum lengkapnya perizinan. Warga pesisir berharap pemerintah daerah dan KKP segera mengambil tindakan terhadap kegiatan tersebut guna mencegah potensi kerusakan lingkungan di kawasan pesisir Desa Kramat.

Source link