Berita  

Ratusan Napi Berisiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan

Sebanyak 313 narapidana berisiko tinggi dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (7/10/2026). Pemindahan tersebut dilakukan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan para warga binaan itu berasal dari lima wilayah. Mereka dipindahkan untuk menjalani pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing.

Ratusan warga binaan berasal dari lima wilayah

Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah warga binaan terbanyak dalam pemindahan tersebut, yakni 125 orang. Berikutnya, 57 orang berasal dari Jakarta, 47 orang dari Lampung, 45 orang dari Jawa Timur, dan 39 orang dari Sumatra Selatan.

Seluruh warga binaan sebelumnya diberangkatkan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan tempat mereka menjalani pidana. Warga binaan asal Sumatra Selatan dan Lampung diberangkatkan dari Lapas Kelas I Tangerang.

Sementara itu, rombongan dari Jakarta berangkat dari Lapas Kelas I Cipinang. Warga binaan asal Jawa Barat diberangkatkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, sedangkan rombongan dari Jawa Timur berangkat dari Lapas Kelas I Surabaya.

Pemindahan dilakukan setelah pelanggaran

Tatan menjelaskan, pemindahan dilakukan terhadap warga binaan yang sebelumnya melakukan pelanggaran. Penempatan di Nusakambangan diharapkan dapat mendukung pembinaan sesuai kondisi dan tingkat risiko mereka.

“Mereka sebelumnya melakukan pelanggaran, sehingga pemindahan ini dilakukan,” kata Tatan.

Menurut dia, langkah tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Ditjenpas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Penanganan terhadap warga binaan yang melanggar aturan, kata Tatan, dilakukan secara tegas dengan tetap mengukur langkah yang diterapkan.

Ditjenpas berharap pemindahan dan pembinaan di tempat baru dapat mencegah pelanggaran serupa terulang. Upaya itu ditujukan agar warga binaan menjalani penanganan yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing.

“Intinya kami menerapkan langkah penanganan secara tegas dan terukur terhadap warga binaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Tatan.

Source link