Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton untuk memimpin lembaga baru di Gedung Putih yang akan menangani risiko dan peluang kecerdasan buatan (AI). Penunjukan itu dilaporkan The Wall Street Journal (WSJ) pada Sabtu (3/10) waktu Amerika Serikat, berdasarkan wawancara dengan Clayton, yang memiliki nama lengkap Walter Joseph Clayton III.
Clayton, yang ditunjuk sebagai direktur intelijen nasional pada Agustus lalu, diberi waktu 120 hari untuk menyampaikan laporan mengenai dampak AI kepada pemerintah. Lembaga tersebut akan menilai ancaman yang berkaitan dengan teknologi AI sekaligus meninjau mekanisme pelaporan pemerintah atas pelanggaran, peretasan, dan berbagai insiden lainnya.
Memetakan risiko dan kemampuan pemerintah
Menurut laporan WSJ yang dikutip Reuters, tim yang dipimpin Clayton juga akan menyusun rekomendasi untuk memperkuat kemampuan pemerintah federal dalam merespons insiden AI. Rekomendasi itu akan disusun berdasarkan kewenangan yang sudah dimiliki pemerintah saat ini.
“Presiden meminta agar dibentuk sebuah kelompok” yang disebut sebagai “Pasukan Super Intelijen” untuk memastikan Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dalam AI tingkat lanjut sekaligus melindungi kepentingan rakyat Amerika, kata Clayton kepada WSJ.
“Risiko jika tidak menjadi yang pertama sangatlah besar,” ujar dia.
Keamanan AI menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah peneliti memperingatkan bahwa pihak-pihak yang mengembangkan teknologi tersebut meyakini AI berpotensi membunuh manusia dalam kurun waktu satu dekade. Kekhawatiran serupa juga disuarakan anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Partai Republik, yang menyerukan langkah lebih lanjut.
Penunjukan Clayton berlangsung ketika pemerintahan Trump mengambil pendekatan yang longgar terhadap regulasi AI. Trump berulang kali beralasan bahwa pengawasan berlebihan dapat melemahkan daya saing Amerika Serikat dalam menghadapi China.
Pada Selasa (29/9), Trump mengatakan tidak ingin bekerja sama dengan Presiden China Xi Jinping dalam pengaturan teknologi AI. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa persaingan teknologi antara Washington dan Beijing menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan AI pemerintahannya.
Susunan tim pengawas AI
Clayton menjadi orang kedua yang dipilih Trump untuk mengawasi keputusan terkait AI di seluruh jajaran pemerintahannya. Pada awal masa jabatan kedua Trump, peran serupa pernah dipegang oleh David Sacks, seorang investor modal ventura.
WSJ melaporkan, wakil ketua gugus tugas tersebut adalah Emil Michael, Scott Kupor, dan Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson. Adapun anggota gugus tugas mencakup Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, serta Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Penasihat eksternal yang akan dilibatkan antara lain Sacks dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice. Gugus tugas itu selanjutnya akan bekerja menilai risiko AI, mengevaluasi jalur pelaporan insiden yang sudah ada, dan menyiapkan laporan dalam batas waktu 120 hari.












