Di era globalisasi saat ini, pergerakan uang, data, dan barang lintas negara menghadirkan kerentanan baru bagi banyak negara, sebagaimana telah diingatkan oleh Farrell dan Newman (2019). Perang Ukraina dan konflik yang melibatkan Iran memperjelas bahwa risiko tersebut nyata dan memiliki efek domino ke seluruh dunia. Kedua perang tersebut membuktikan bahwa sekalipun konflik berlangsung di satu kawasan, dampaknya dapat terasa di berbagai belahan dunia melalui gangguan rantai pasok pangan dan energi. Bukan hanya karena produksi berkurang, melainkan juga akibat distribusi yang terhalang. Contohnya, di Selat Hormuz, aksi sabotase dan ancaman keamanan mampu menaikkan risiko dan premi asuransi pelayaran, membuat operator kapal memilih menahan distribusi. Akibatnya, penyaluran minyak turun drastis, sebagaimana dicatat International Energy Agency (2026) sebagai gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak dunia. Iran tidak harus menutup seluruh akses; cukup membuat perjalanan menjadi sangat berisiko bagi pelaku usaha.
Hal serupa terjadi dalam Perang Ukraina. Sebelum konflik, Ukraina menyalurkan lebih dari 90 persen ekspor agrikulturnya melalui pelabuhan Laut Hitam. Tatkala akses ini terganggu, jalur darat dan pelabuhan tetangga hanya mampu menggantikan sebagian distribusi, dan akhirnya hambatan ini merambat pula ke sektor produksi. Sebab, pengiriman pupuk yang banyak dikendalikan Rusia dan Belarus juga terganggu, sehingga ketersediaan pangan di banyak negara lain ikut terancam pada musim tanam berikutnya. Dari kasus ini nyata terlihat bahwa risiko pangan tidak melulu soal hasil panen, tetapi juga ketergantungan pada input, distribusi, dan jalur pengganti.
Jaringan ekonomi global yang semakin kompleks ternyata tetap memilki titik rawan yang rentan, seperti simpul distribusi utama di pelabuhan, selat, maupun jaringan keuangan dan teknologi. Kerentanan pada simpul utama, atau yang disebut efek chokepoint oleh Farrell dan Newman, bisa mengubah efisiensi menjadi sumber bahaya saat terganggu. Kualitas perang masa kini telah berkembang; selain fisik, kini ekonomi, teknologi, serta infrastruktur vital seperti asuransi, perangkat lunak, dan sistem pembayaran juga menjadi sasaran. Instrumen yang dipakai jelas berbeda, namun akibatnya serupa: roda ekonomi dan pemerintahan normal bisa terhenti kapan saja. Clausewitz pernah menyatakan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, dan kini, cara-cara itu semakin variatif serta menyebar luas.
Dampak konflik tidak hanya menimpa negara yang berperang. Negara lain yang tergantung pada pasokan pangan Ukraina atau energi via Selat Hormuz juga ikut merasakan efeknya. Contohnya, Indonesia sangat bergantung pada kelancaran distribusi global untuk mencukupi kebutuhan energi dan pangannya. Bila jalur vital terganggu, risiko kenaikan harga dan kelangkaan membayangi, meski Indonesia sebenarnya tidak ikut dalam konflik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa persiapan pertahanan dan strategi nasional kini tidak lagi cukup dengan menghitung kekuatan militer lawan atau skenario serangan langsung. Tugas bangsa adalah memahami apa saja fungsi vital yang menopang keberlangsungan hidup negara—mulai dari energi, pangan, teknologi, komunikasi, hingga logistik—dan memastikan fungsi-fungsi ini tetap berjalan walaupun perang terjadi di tempat lain.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia mesti melakukan pergeseran strategi pertahanan dari pendekatan sektoral ke fungsional. Yang dibutuhkan adalah identifikasi terhadap simpul-simpul kritis yang tidak mudah digantikan, penyiapan jalur, cadangan, dan kapasitas alternatif, serta kemampuan memulihkan fungsi strategis saat terganggu. Swasembada belum tentu menjamin ketahanan bila distribusi atau input tetap tergantung luar negeri. Ketergantungan memang sukar dihindari, namun dapat dikelola melalui diversifikasi cadangan serta rencana mitigasi risiko.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan di titik-titik kunci seperti selat, pelabuhan, terminal logistik, sistem pembayaran, kabel bawah laut, dan pusat data. Ke depan, kebijakan pertahanan dan pembangunan ekonomi mesti menempatkan konektivitas dan ketahanan rantai pasok sebagai prioritas utama. Perang di negara lain bisa saja menghantam fungsi vital di Indonesia tanpa pernah ada satu peluru pun ditembakkan ke negeri ini.
Oleh karena itu, bangsa ini harus terus bertanya: bila salah satu simpul penting tiba-tiba gagal, berapa lama sistem bisa bertahan? Siapa saja yang terdampak, dan bagaimana skenario pemulihan agar kehidupan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan? Ketahanan bangsa tidak diukur dari kemampuannya memutus ketergantungan, melainkan dari kecerdikannya dalam mengelola risiko dan menyiapkan respons saat krisis menimpa. Membuka masa depan generasi berikutnya, seperti memberi akses literasi pada siswa di pelosok, harus disertai upaya menjaga kelangsungan hidup seluruh sistem. Dengan begitu, Indonesia siap menghadapi risiko global, tidak hanya dari segi kemampuan militer, tapi juga dari sisi ketahanan fungsi dasar bangsa.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
