Kenaikan Belanja Daerah dan Penurunan Pendapatan, Sorotan Fraksi DPRD Gresik
Kalangan fraksi-fraksi DPRD Gresik memberikan sorotan terhadap kenaikan belanja daerah dalam RPAPBD Kabupaten Gresik 2026. Meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah yang signifikan, belanja justru meningkat.
Penyesuaian Anggaran dengan Kondisi Riil Daerah
Berdasarkan RPAPBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 3,161 triliun dengan penurunan 6,3 persen dari tahun sebelumnya. Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik, Dimaz Fahturachman, menekankan bahwa perubahan APBD harus menjadi instrumen yang memperbaiki kualitas pembangunan dan menyesuaikan anggaran dengan kondisi riil daerah.
Upaya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan peningkatan kinerja BUMD menjadi fokus dalam menghadapi penurunan pendapatan daerah.
Program Prioritas dan Efisiensi Anggaran
Beberapa program prioritas seperti rehabilitasi ruang kelas, RTLH, penerangan jalan umum, dan fasilitas kesehatan harus dieksekusi dengan efektif dan tepat sasaran. Hal ini ditekankan oleh Dimaz agar anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dieksekusi tepat waktu.
Sementara itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan target pendapatan daerah. Saran ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Pembangunan, Faqih Usman.
Penjelasan Tentang Kenaikan Belanja dan Defisit Anggaran
Di sisi lain, belanja daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 3,606 triliun, dengan belanja barang dan jasa sebagai faktor utama. Kondisi ini mengakibatkan defisit anggaran mencapai sekitar Rp 445,07 miliar, yang memicu perhatian terhadap efisiensi anggaran dan pemenuhan kewajiban anggaran.
Bupati diminta untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, efisiensi, dan pemenuhan kewajiban anggaran sesuai dengan regulasi keuangan daerah.
