Fraksi PDIP Pangandaran Mendukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun mendukung, PDIP juga memberikan catatan kritis terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan evaluasi pemerataan ekonomi pariwisata.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah penjelasan Bupati Pangandaran. Dalam rapat tersebut, Ngisom menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam menyusun APBD 2027. Ia menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam penyusunan anggaran.
Fraksi PDIP menekankan perlunya evaluasi terhadap program daerah yang tidak efektif sementara program yang berhasil perlu diperkuat alokasinya. Selain itu, setiap pengeluaran daerah harus memberikan hasil yang menguntungkan masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Kebijakan APBD 2027 Pangandaran difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menekankan distribusi ekonomi yang adil dari sektor pariwisata agar manfaatnya merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mendukung pelantikan Sekretaris Daerah baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan mutu pendidikan.
Fraksi PDIP menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 demi menciptakan APBD yang adil dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
