Fraksi Gerindra Soroti Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan pandangan kritis terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang dihadiri berbagai pihak terkait, Gerindra memberikan catatan serta rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Pajak dan retribusi daerah perlu digali secara rasional, akuntabel, serta dengan penerapan digitalisasi. Gerindra juga menyoroti proyeksi dana alokasi transfer dari pemerintah pusat dan kontribusi dividen BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi belanja, Gerindra menekankan pengendalian belanja pegawai dan evaluasi birokrasi agar tidak menghambat pembangunan publik. Alokasi belanja modal juga harus memberikan dampak langsung pada pemulihan ekonomi, infrastruktur dasar, serta peningkatan fasilitas publik.
Menjawab Aspirasi Reses dan Isu Strategis
Struktur APBD 2027 harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD serta respons terhadap perkembangan lokal. Sektor prioritas yang disoroti antara lain penguatan ekonomi lokal di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan masalah sampah.
Gerindra juga menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap keakuratan data penerima bantuan sosial untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Meskipun melakukan evaluasi intensif, Fraksi Gerindra siap melanjutkan pembahasan anggaran dengan instansi terkait pada tahap berikutnya.
