Minta Inspektorat Madina Audit Ulang Dana Stunting Rp103 Miliar
Mandailing Natal, aspirasipublik.com – Ade Batubara, seorang tokoh pemuda Sumatera Utara, menyerukan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Munawar, SH., MH, untuk segera melakukan audit ulang terhadap penggunaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal yang bernilai sekitar Rp103 miliar.
Keberpihakan pada Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Ade Batubara menegaskan pentingnya audit ulang dilakukan secara teliti agar penggunaan anggaran stunting bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Menurutnya, audit harus mencakup aspek administratif dan realisasi program lapangan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan transparansi yang diinginkan.
Panggilan Ade Batubara ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang meminta kejelasan terkait efektivitas penggunaan anggaran stunting. Sebelumnya, hal ini juga telah menjadi sorotan DPRD Mandailing Natal, lembaga pengawas, dan lembaga penegak hukum.
Pentingnya Pengawasan terhadap Dana Kesehatan
Dalam konteks pengawasan anggaran sektor kesehatan, Ade Batubara juga menyoroti perlunya audit mendalam terhadap Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024–2025. Selain itu, pemeriksaan langsung terhadap pelayanan di Puskesmas di Mandailing Natal juga perlu dilakukan.
Menurutnya, pengawasan terhadap sektor kesehatan harus bersifat menyeluruh, bukan hanya sebatas pengecekan administrasi. Hal ini untuk memastikan bahwa manfaat dari anggaran tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ade Batubara menekankan bahwa panggilan untuk audit ulang ini bukan dalam rangka menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari keterlibatan masyarakat dalam memantau pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Ia berharap hasil audit nantinya dapat dipublikasikan secara terbuka. Jika tidak ditemukan penyimpangan, hal tersebut akan menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai. Namun, jika terdapat indikasi pelanggaran, langkah berikutnya diharapkan dapat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
