Mahasiswa Ngawi Kritik Kebijakan Pemerintah di Depan DPRD Ngawi
Pada Kamis (25/6/2026), Aliansi Mahasiswa Ngawi menyelenggarakan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Ngawi dan DPRD Ngawi. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap ngawur dan amburadul, seperti program Makan Begrizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Salah satu koordinator aksi, Asep Samsul Riza, menegaskan tuntutan mahasiswa agar program MBG dihentikan sementara untuk dievaluasi. Ia juga menyoroti adanya korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi bukti ketidaktepatan program tersebut.
Kritik terhadap Tata Kelola dan Penggunaan Lahan
Selain program MBG dan KDMP, mahasiswa juga mengkritisi tata kelola KDPM dan penggunaan lahan di Ngawi. Mereka menuntut transparansi dalam proses pembangunan, anggaran yang lebih terbuka, serta pengurangan keterlibatan militer dalam ranah kebijakan.
Asep menegaskan bahwa pentingnya Pemkab Ngawi mempertahankan daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Meskipun mendukung investasi sebagai pendorong ekonomi daerah, mahasiswa menekankan pentingnya menghindari investasi liar yang dapat merusak lingkungan dan ketahanan pangan.
Respon Pemerintah dan DPRD Ngawi
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, bertemu dengan mahasiswa dan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mereka. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membahas masalah program MBG, KDMP, dan penggunaan lahan sawah.
Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI melalui fraksi-fraksi yang ada. Ia menegaskan dukungan DPRD Ngawi terhadap langkah kritik dari mahasiswa demi menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Para mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan mengharapkan agar tuntutan mereka disampaikan ke pemerintah pusat dalam waktu satu minggu melalui perwakilan fraksi DPRD Ngawi ke DPR RI. Usai menyampaikan aspirasi, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
