Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan semakin mencuri perhatian, terutama karena frekuensi dan cakupan pertemuannya yang cukup padat dengan pemimpin dunia serta partisipasi aktif Indonesia pada forum-forum internasional. Sorotan publik pun merebak, bukan hanya dari media tapi juga dari masyarakat yang mempertanyakan relevansi dan manfaat konkret dari kegiatan diplomasi ini.
Kritik dan tanya-jawab marak di media sosial, misalnya seputar alasan seorang presiden melakukan perjalanan luar negeri secara intens atau tuntutan penjelasan terkait manfaat yang diperoleh Indonesia. Semua pertanyaan itu mengemuka sebagai refleksi kekhawatiran masyarakat yang ingin memastikan bahwa setiap kebijakan membawa hasil yang nyata bagi negara.
Diplomasi memang kerap kali dianggap sebagai proses yang tidak segera memberikan dampak yang kasatmata, berbeda dengan proyek infrastruktur fisik yang hasilnya mudah dilihat langsung. Namun, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan geopolitik, relasi dan diplomasi menjadi benteng utama bagi Indonesia agar tetap memiliki posisi tawar di dunia internasional.
Dalam waktu dua tahun terakhir sejak awal masa jabatan, keaktifan Presiden Prabowo dalam kunjungan luar negeri memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berperan aktif, bukan sekadar pengikut di arena global. Diskusi mengenai fenomena ini pun mendapat ruang dalam forum IR Youth Talks di Universitas Indonesia, sebagai pertanda pentingnya pembahasan ilmu hubungan internasional pada generasi muda.
Anggy Pasaribu selaku moderator sekaligus jurnalis menyoroti adanya kesenjangan komunikasi antara narasi diplomasi pemerintah dengan persepsi masyarakat. Banyak orang memperhatikan keaktifan Indonesia di berbagai forum level dunia, tetapi sebagian besar belum mendapatkan penjelasan mendalam tentang tujuan dan urgensi strategi tersebut.
Menurut Anggy, kondisi global yang diwarnai oleh meningkatnya persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik panjang Rusia-Ukraina, serta kekacauan di Timur Tengah, memberi pengaruh signifikan terhadap ekonomi dan stabilitas Indonesia. Harga energi, kelancaran distribusi, serta sektor pekerjaan sangat rentan mengikuti fluktuasi global tersebut.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas mencatat, dalam arus fragmentasi geopolitik yang semakin intens, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko langsung. Agar tidak tertinggal atau terjebak dalam tekanan satu pihak saja, pemerintah mengambil langkah aktif untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan. Prinsip politik luar negeri bebas aktif dijalankan dengan pendekatan fleksibel, tanpa terlokalisasi pada satu blok, sebagai strategi bertahan menghadapi ketidakpastian.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menguraikan bahwa konsep hedging dalam ilmu hubungan internasional kini berkembang lebih jauh menjadi resilience-based hedging. Artinya, selain menjaga fleksibilitas relasi luar negeri, Indonesia berfokus memperkuat ketahanan domestik; langkah ini bertujuan memastikan negeri ini tidak mudah goyah oleh arus globalisasi dan dinamika politik dunia.
Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dunia seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan sekadar soal memperkuat eksistensi internasional, namun juga berlandaskan kepentingan strategis—memastikan ruang gerak dan stabilitas nasional tetap terjaga di tengah rivalitas global. Namun pesan ini acapkali tidak muncul dalam narasi media, yang justru lebih sering menyajikan fragmen acara protokoler, tanpa penjelasan komprehensif mengenai urgensi dan strategi pemerintah.
Di sisi lain, keterbatasan komunikasi publik menjadi perhatian tersendiri. Anggy menilai bahwa strategi diplomasi nasional sering kali tidak diterjemahkan dalam bahasa yang sehari-hari dipahami masyarakat. Hal ini memperbesar jarak antara pembuat kebijakan dan rakyat, apalagi di era digital di mana persepsi publik mudah dibentuk oleh opini yang viral meski tidak berbasis fakta atau substansi.
Media sosial sebagai arena diskursus publik menuntut narasi yang lebih informatif dan mudah dipahami, bukan sekadar defensif atau menggantungkan pada kampanye digital tanpa isi. Pemerintah perlu punya juru bicara yang sanggup menghadirkan diplomasi dalam konteks manfaat ekonomi, keamanan, investasi, hingga keseharian masyarakat Indonesia—bukan hanya berhenti sebagai jargon kebijakan.
Pada akhirnya tantangan utama diplomasi Indonesia saat ini tak lagi hanya sekadar memperkuat kolaborasi di tingkat global, tetapi juga memastikan bahwa strategi dan urgensinya bisa tersampaikan dengan jelas ke masyarakat. Keberhasilan diplomasi seharusnya tidak semata-mata diukur melalui penerimaan internasional, melainkan juga sejauh mana masyarakat domestik memahami serta mendukung langkah pemerintah menghadapi dunia yang makin penuh tantangan.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
