Pemerintah Kabupaten Gresik memperbaiki penyaluran bantuan hibah daerah agar lebih efektif bagi masyarakat. Mereka mengevaluasi tata kelola anggaran dengan ketat, termasuk verifikasi hingga tingkat desa untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan. Tujuannya adalah agar hibah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebagai formalitas penganggaran semata. Wakil Bupati Gresik, Ashluchul Alif, menyatakan bahwa penyaluran bantuan harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan tidak boleh salah.
Langkah-langkah tersebut dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, melalui proses yang ketat dan terstruktur. Sistem ini juga dirancang untuk mencegah perubahan usulan diluar mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh usulan juga harus berkaitan dengan pembangunan daerah dan arah visi kepala daerah. Pemkab Gresik juga melakukan penyaringan ketat terhadap prioritas pembangunan, dengan fokus pada hal-hal yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski dalam keterbatasan anggaran, Pemkab Gresik masih tetap mempertahankan komitmennya terhadap pembangunan jalan lingkungan. Mereka mulai mengesampingkan pekerjaan yang tidak mendesak atau minim dampak. Program betonisasi juga digalakkan untuk meningkatkan akses jalan di Kabupaten Gresik. Sosialisasi kebijakan hibah daerah ini menjadi strategi untuk menyamakan persepsi di berbagai tingkat pelaksanaan.
Terkait hal ini, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Suprapto, menegaskan bahwa sosialisasi ini penting agar proses verifikasi dan pengelolaan hibah berjalan sesuai ketentuan. Dengan melibatkan banyak pihak, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
