BPRS Bhakti Sumekar, lembaga keuangan daerah di Kabupaten Sumenep, mendapat apresiasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep atas komitmennya dalam mendorong literasi perbankan dan inklusi keuangan. Penghargaan tersebut diberikan dalam momen Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 PWI sebagai pengakuan terhadap upaya BPRS Bhakti Sumekar dalam edukasi masyarakat. PWI Sumenep menilai bahwa peran BPRS bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pemahaman masyarakat terhadap pentingnya manajemen keuangan yang sehat dan adaptif terhadap perkembangan digital.
Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan akan memberikan dampak strategis terhadap pembangunan daerah. Dia menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan dalam mendorong kemandirian ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor informal. Warid juga menekankan bahwa daerah dengan literasi keuangan yang baik akan memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Direktur BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, merasa bersyukur atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan tanggung jawab moral lembaganya sebagai bank milik daerah. Hairil Fajar menyampaikan bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Upaya edukasi keuangan terus digencarkan melalui berbagai program, baik sosialisasi langsung ke masyarakat maupun pemanfaatan platform digital untuk memudahkan akses layanan.
Melalui digitalisasi layanan, BPRS Bhakti Sumekar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan ini, ekosistem ekonomi lokal dapat diperkuat. Hairil Fajar juga menekankan bahwa literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep secara luas. Selain itu, kolaborasi antara media, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas gerakan literasi keuangan lebih baik lagi.
